MAMUJU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menyoroti pelaksanaan sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) yang dinilai berjalan tanpa koordinasi yang jelas dengan pemerintah daerah.
Dua program yang menjadi sorotan utama adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes/KDMP).
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (18/6/2026).
“Pelaksana program Makan Bergizi Gratis ini tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, apalagi dengan pemerintah kabupaten,” ujar SDK di hadapan jajaran Forkopimda, para bupati se-Sulbar, dan pimpinan OPD yang hadir.
Hambatan Kolaborasi Produk Lokal
Politisi senior Partai Demokrat itu mengungkapkan, pemerintah daerah sebenarnya berkomitmen menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.
Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Sulbar sempat berupaya mempertemukan pusat-pusat produksi lokal seperti peternak ayam, penghasil telur, hingga petani beras agar bisa dilibatkan melalui nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).
Namun, upaya kolaborasi tersebut membentur tembok birokrasi pusat.
“Kita ingin ada MoU di sini (daerah). Tapi apa kata mereka? MoU-nya di pusat, bukan di sini. Jadi, ini juga menjadi persoalan kita yang perlu dievaluasi,” tuturnya..
Menurutnya, keseriusan Presiden dalam membenahi program ini sudah terlihat jelas dengan langkah tegas merombak jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Oleh karena itu, Pemprov Sulbar merasa perlu memberikan masukan riil dari kondisi lapangan agar program nasional tersebut berjalan optimal.
Selain program pemenuhan gizi, SDK juga menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
Padahal, Pemprov Sulbar bersama pemerintah kabupaten telah menunjukkan komitmen dengan memfasilitasi hibah tanah dan aset daerah demi menyukseskan program tersebut.
Namun, dalam pelaksanaannya, pemda mendapatkan laporan dalam hal informasi dan tata kelola.
SDK bahkan menyoroti isu miring terkait pemotongan anggaran pembangunan gerai koperasi serta penentuan lokasi yang tidak strategis.*** (Lim)
