MAJENE,Channelsulbar.Com– Bupati H. Andi Achmad Syukri didampingi Wakil Bupati Majene Hj. Andi Ritamariani menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majene dengan agenda kegiatan Penjelasan Bupati Majene sebagai Pengantar Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dan Jawaban Bupati Majene atas Pemandangan Fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Kegiatan yang di laksanakan di Gedung DPRD Kab.Majene dihadiri Forkopimda ,Sekda Majene , Ketua dan Anggota DPRD Kab.Majene,Para Staf Ahli ,Asisten Setda , Kepala OPD se-Kab.Majene ,Para Kepala Bagian Setda Majene, Serta Rekan-rekan Media.
Rancangan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2027 disusun sebagai instrumen utama dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah “Majene Maju, Mandiri dan Berbudaya”, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Barat. Kebijakan anggaran diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur daerah.
Bupati Majene,Andi Syukri Tamalele Dalam Sambutannya dijabarkan melalui lima prioritas daerah, yakni penguatan ekonomi lokal dan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kualitas SDM dan pelayanan dasar, penguatan ketahanan sosial budaya dan religius, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan transformasi digital. Belanja daerah juga direncanakan dengan alokasi utama pada belanja operasi, disertai belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Kondisi fiskal tersebut menuntut pengelolaan anggaran yang selektif, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong optimalisasi PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi serta ekstensifikasi objek pendapatan.Kamis 8 Oktober 2026 Pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Majene
Selanjut,Pemerintah Kabupaten Majene menyambut positif pemandangan umum seluruh fraksi DPRD yang menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti berbagai masukan DPRD, khususnya terkait penguatan kapasitas fiskal, pengalokasian belanja untuk pelayanan publik dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, perhatian terhadap belanja pegawai dan jaminan kesehatan masyarakat, serta penyesuaian pendapatan transfer dengan kemampuan fiskal daerah.” Ujar Andi Sukri
Selain itu,Dengan memperkuat sinergi dan kemitraan antara eksekutif dan legislatif, pembahasan APBD diharapkan berlangsung objektif, transparan, konstruktif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majene.*** (W)
