Wabup; Berharap Penataan Wisata Mangrove Tamo Secara Propesonal

MAJENE,Channelsulbar.Com. – Pemerintah Kabupaten Majene terus mendorong pengembangan potensi pariwisata daerah melalui penataan Objek Kawasan Wisata Mangrove Tamo di Lingkungan Tamo, Kelurahan Baurung, Kabupaten Majene. Kegiatan FGD (Focus Group Discussion atau Diskusi Kelompok Terarah) ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Majene Hj. Andi Rita mariani, di Ruang Rapat Wakil Bupati Majene , dalam kegiatan ini fokus pembahasan proposal penataan kawasan tersebut, Wakil Bupati Majene menekankan pentingnya perencanaan yang matang, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan legalitas dan kesiapan lahan, kesesuaian tata ruang, regulasi teknis, serta koordinasi lintas perangkat daerah. Kawasan seluas kurang lebih 15,97 hektare ini diarahkan menjadi destinasi wisata alam dan bahari yang tetap mengedepankan perlindungan ekosistem pesisir.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Majene menegaskan perlunya penyusunan tahapan perencanaan dan jadwal pelaksanaan yang terukur, disertai penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) teknis serta pelibatan aktif masyarakat sekitar. Perencanaan juga perlu mempertimbangkan kondisi maritim pesisir, termasuk karakteristik angin barat dan angin timur, sistem pengelolaan sampah dan limbah, serta penentuan pangsa pasar wisata, baik regional maupun domestik. Selain itu, pengembangan kawasan perlu didukung infrastruktur yang terintegrasi, seperti jalan titian atau boardwalk, jaringan air bersih, fasilitas sanitasi, sarana mitigasi bencana, dermaga ekowisata, pusat informasi wisata, ruang usaha UMKM, serta fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.” Jelas Wakil Bupati Rabu 14 Oktober 2026

Menurutnya, Melalui penataan Kawasan Wisata Mangrove Tamo, Pemerintah Kabupaten Majene berharap dapat meningkatkan daya tarik pariwisata, membuka peluang usaha, memperluas pemasaran produk UMKM, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan, diperlukan penguatan kelembagaan berbasis masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), penyusunan standar operasional prosedur (SOP), dan tata kelola kawasan yang transparan serta bertanggung jawab. Pengembangan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan destinasi wisata yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem mangrove dan lingkungan pesisir Kabupaten Majene.Tutur Andi Rita.