PERNYATAAN SIKAP APPMBGI SULAWESI BARAT

Terkait “Efisiensi Anggaran MBG Jangan Mengorbankan Relawan, Mitra, dan Kualitas Pelayanan Gizi”


MAMUJU, Channelsulbar.Com-Menanggapi aksi unjuk rasa ratusan relawan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Polewali Mandar pada Jumat, 6 November 2026, Dewan Pengurus Daerah I Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Sulawesi Barat menyampaikan keprihatinan sekaligus perhatian serius terhadap keresahan yang berkembang di kalangan relawan.

Muh. Arifain Makkulau, SH.,MH.Ketua Umum DPD I APPMBGI Sulawesi Barat mengatakan, Kami memahami bahwa setiap kebijakan pemerintah, termasuk efisiensi anggaran, merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara. Namun, efisiensi tidak boleh hanya dilihat dari sisi penghematan anggaran, tanpa mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan keberlangsungan operasional dapur MBG.

Menututnya, Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto memiliki tujuan besar, bukan hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan ekonomi masyarakat, serta memperkuat keterlibatan pelaku usaha lokal.” Mamuju, 7 November 2026.

Karena itu, kami berpandangan bahwa keberhasilan MBG tidak semestinya hanya diukur dari jumlah penerima manfaat dan besarnya anggaran yang berhasil dihemat, tetapi juga dari sejauh mana program ini memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.” Ujarnya.

APPMBGI Sulawesi Barat mencermati penjelasan resmi Badan Gizi Nasional bahwa tidak terdapat kewajiban melakukan pengurangan jumlah relawan dan bahwa pengaturan tenaga kerja dapat dilakukan melalui sistem kerja bergilir.

Lamjutnya, Kami mengapresiasi klarifikasi tersebut. Namun, harus dipahami bahwa tidak adanya pemberhentian relawan belum tentu berarti tidak adanya kerugian ekonomi bagi relawan.

Apabila sistem kerja bergilir mengakibatkan berkurangnya hari kerja dan penghasilan secara signifikan, maka secara substansi kebijakan tersebut tetap berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, mitra pengelola dapur juga menghadapi tanggung jawab besar dalam memastikan kualitas makanan, ketepatan distribusi,kebersihan, keamanan pangan,serta keberlangsungan operasional. Seluruh tanggung jawab tersebut membutuhkan tenaga kerja dan dukungan pembiayaan yang memadai.” Urainya.

Oleh karena itu, APPMBGI Sulawesi Barat menyampaikan lima sikap dan harapan:

1. Mendukung efisiensi anggaran yang rasional dan terukur, sepanjang tidak mengorbankan keselamatan pangan, kesejahteraan relawan, dan keberlangsungan operasional SPPG.

2. Meminta BGN memberikan pedoman teknis yang jelas dan seragam mengenai kebutuhan tenaga kerja, pembagian sif, standar penghasilan, dan penggunaan anggaran operasional agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di lapangan.

3. Mendorong evaluasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan kondisi riil setiap dapur, termasuk jumlah penerima manfaat, volume produksi, waktu kerja, proses pencucian, sanitasi, dan distribusi, bukan hanya berdasarkan jumlah porsi.

4. Meminta adanya ruang dialog antara BGN, mitra, yayasan, Kepala SPPG, dan perwakilan relawan sebelum kebijakan yang berdampak pada penghasilan dan keberlangsungan pekerjaan diterapkan.

5. Mendorong kebijakan transisi dan evaluasi anggaran operasional agar mitra tidak dibebani tanggung jawab pembiayaan yang tidak proporsional dan relawan tidak kehilangan penghasilan secara mendadak.

Kami juga mengingatkan bahwa mitra merupakan bagian penting dalam keberhasilan program MBG. Investasi sarana dan prasarana, kesiapan operasional, serta pengelolaan sumber daya manusia yang telah dibangun harus memperoleh kepastian kebijakan yang adil dan berkelanjutan.

APPMBGI Sulawesi Barat tidak berada dalam posisi mempertentangkan kepentingan pemerintah dengan kepentingan relawan maupun mitra. Sebaliknya, kami ingin memastikan seluruh pihak berjalan bersama untuk menyukseskan program nasional ini.

Jangan sampai program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menimbulkan keresahan dan ketidakpastian penghasilan bagi masyarakat yang bekerja di dalamnya.

Kami mendukung penuh keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mendorong BGN agar terus melakukan penyempurnaan tata kelola berdasarkan kondisi nyata di lapangan.Efisiensi harus memperbaiki sistem, bukan mengurangi nilai kemanusiaan di dalamnya.” Tegas Arifain.

Penulis ; Budi