Ini beban pikiran PPPK yang mungkin bikin saya harus diopaname 5 hari di Jakarta,” ujar Bupati Majene Andi Achmad Syukri
MAJENE,Channelsulbar.Com-Kabupaten berpenduduk 188 ribu jiwa di pesisir barat Sulawesi Barat, tengah dirudung tarik menarik layanan fiskal pusat dan daerah, sekaligus tantangan organisasi bongsor.
Pundi dana gaji sekitar 2.481 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Rp 130 Miliar di tahun 2026 ini, terancam tak terbayar, mulai Agustus ini.
Dan ini bukan masalah kabupaten berjarak 599 km utara Makassar ini sahaja.
Ini masalah pelik semua daerah otonomi yang 60 hingga 80 persen fiskalnya masih bergantung ke Jakarta.
Besar pasak dari tiang, alokasi gaji laskar pejuang tanpa tanda jasa di 86 desa/kelurahan Majene, diatas pendapatan asli daerah (PAD) 2025, Rp110,8 miliar.
Sekitar 86 persen postur pendapatan dan belanja daerah ini (Rp966,6 Miliar) masih tergantung pemerintah pusat.
Efisiensi ketat APBN dan pemotongan dana transfer pusat ke daerah jadi pangkal soal.
Bupati Majene Dr H Andi Achmad Syukri, SE, MM (67), meminta laskar PPPK ini, menambah deposito sabar, melalui Via Tlpn senin 6 juni 2026
“Kami minta sabar yaa. Semoga segera ada kabar baik dari pusat dan kita ada PAD tambahan tahun ini,” kata sarjana ekonomi UMI ini kepada Tribun, akhir pekan lalu.
Bupati dua periode dan Ketua DPC Partai Demokrat Majene ini, menyebut masalah PPPK, jadi beban kinerja dan pikiran utamanya dua kuartal terakhir.
“Ini beban pikiran PPPK yang mungkin bikin saya harus diopaname 5 hari di Jakarta,” ujarnya Kamis (2/7/2026) lalu, sesaat sebelum periksa di sebuah klinik dokter spesialis di Makassar.
Minggu lalu, bersama pimpinan DPRD Malene, bupati, wakil bupati, dan beberapa otoritas daerah rapat tertutup dengan pejabat kemendagri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
Dari Majene, hadir Wakil Bupati Majene Dr Hj Andi Rita Mariani Basharu, Ketua DPRD Majene, Sekretaris Daerah, Komisi I DPRD, Kepala BKPSDM, Kepala BKAD, Inspektur, serta Direktur RSUD dalam pembahasan dan pencarian solusi terbaik terkait keberlanjutan masa kerja PPPK Penuh Waktu.
Hasil rapat konsultativ itu, hanya memberi harapan periodik.
“Waktu, periode pertama saya, alokasi dana honorer masih Rp 30 miliar setahun, setelah ada PPPK langsung melonjak Rp 100 miliar,” ujarnya.
Pengabdian 2.225 PPPK
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun awak media, saat ini terdapat sedikitnya 2.225 orang PPPK yang mengabdi di Kabupaten Majene.
Mereka terangkat jadi PPPK sejak 2022 sebanyak 86 orang. Formasi 2023 sebanyak 709 orang dan 2024 berjumlah 1.460 orang.
Tahun 2026 ini, tambahnya, ada sekitar 1.329 guru penuh dari PPPK, dan 550 guru paruh waktu.
“Mereka itu dibiayai dana BOS, namun karena efiensi pusat, sebagian dana BOS juga tergerus MBG dan program koperası desa Merah Putih.”
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Majene, Kasman Kabil, mengungkapkan, sebanyak 1.460 PPPK baru membutuhkan anggaran penggajian sebesar Rp60-70 miliar per tahun.
Menurut Kasman, penggajian tahun pertama diperkirakan aman karena pembayaran baru dimulai pada semester kedua 2025, sekitar Juni atau Juli.
Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) khusus sebesar Rp33 miliar untuk penggajian pertama ini.
Awal tahun 2026 lalu, Pemda Majene membutuhkan tambahan DAU hingga Rp70 miliar dari Pemerintah Pusat.
Saat itu, penerapan skema PPPK paruh waktu mulai jadi opsi.
Skema ini, kontrak kerja dengan jam kerja lebih singkat dan gaji yang lebih rendah,, namun tetap memberikan kesempatan kerja. (R.)
