Kadisdikpora Majene Tekankan Penguatan Adab dan Pengawasan Ketat Aset Revitalisasi Sekolah.

MAJENE || Channelsulbar. Com – Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Kadisdikpora) Kabupaten Majene, Andi Asraf Tammalele, S.Sos., memberikan pengarahan penting sekaligus klarifikasi atas sejumlah isu sentral dunia pendidikan saat menghadiri kegiatan Musyawarah Besar (Musbes) Gugus Siammasei pada Jumat (13/11/2026).

Dalam sambutannya, Andi Asraf memotivasi para kepala sekolah dan seluruh jajaran pendidik untuk kembali memperkuat fondasi karakter di lingkungan sekolah. Ia menekankan pentingnya mengedepankan nilai-nilai luhur, memperbaiki jalinan silaturahmi, serta menjunjung tinggi adab dan budaya demi mendorong kemajuan kualitas pendidikan di Kabupaten Majene ke arah yang lebih baik.

” Selain penguatan karakter, Kadisdikpora turut memberikan instruksi tegas kepada para kepala sekolah yang menerima program revitalisasi fisik. Ia meminta agar proses pengerjaan diawasi secara ketat, termasuk pengelolaan material sisa atau hasil bongkaran bangunan lama.

“Bagi kepala sekolah yang mendapatkan bantuan revitalisasi, tolong betul-betul diawasi, termasuk hasil bongkarannya. Ini adalah amanah dari pihak Kejaksaan.
Walaupun kondisinya sudah patah-patah atau reyot, wajib dikumpulkan semuanya,” tegas Andi Asraf.

Ia menjelaskan, setelah pekerjaan fisik selesai, pihak sekolah wajib membuat berita acara penyerahan untuk didata oleh bagian aset daerah. “Setelah tercatat secara resmi sebagai aset, silakan mau dilelang atau disimpan jangan main main dengan uang rakyat.
Langkah administrasi ini wajib dilakukan agar tidak menimbulkan dampak hukum di kemudian hari,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Andi Asraf juga meluruskan informasi viral yang sempat menyeret namanya terkait dugaan keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam proyek pendidikan. Ia membantah keras narasi yang beredar dan menyebut rekaman yang tersebar telah dipahami secara keliru.

“Informasi yang diviralkan seolah-olah saya mengatakan ada keterlibatan APH dalam pembagian anggaran itu tidak benar. Memang sempat ada oknum yang merekam pembicaraan saya, namun konteks yang saya sampaikan bukan soal bagi-bagi jatah anggaran,” klarifikasinya.

Andi Asraf mempertegas bahwa pernyataan tersebut merujuk pada fungsi dan peran APH sebagai mitra pengawasan.Kehadiran APH dibutuhkan untuk mengawal pelaksanaan proyek dan kegiatan yang bersumber dari dana negara agar berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.”Tutur Andi Asraf

(W/R)

Baca Juga:   Bupati Majene Konsultasi ke BKN Regional IV Makassar, Bahas SDM dan Manajemen Kepala Sekolah Tahun 2026