Mandar; Nama yang Lahir dari Meja Perunding

MAJENE,Channelsulbar.Com – Drs. Darmansyah Budayawan tanah Mandar, menyebutkan bahwa, Kalau ditanya apa itu “orang Mandar,” kebanyakan orang akan menjawabnya seperti menjawab pertanyaan tentang suku bangsa lain di Nusantara: satu kelompok etnis dengan bahasa, wilayah, dan leluhur bersama, yang sudah ada sejak entah kapan. Jawaban itu terasa wajar, begitu juga cara kita membayangkan hampir semua identitas suku.

Drs. Darmasyah, budayawan Mandar, Memberikan penjelasan tentang Mandar, Sejarah Mandar bercerita sedikit berbeda. Nama itu sendiri kemungkinan besar lahir bukan dari satu leluhur atau satu wilayah asal, melainkan dari sebuah perjanjian damai antara dua blok kekuatan yang sebelumnya saling berperang.” Urainya ketika di tumui Senin 9/11/2026.

Dia juga mengatakan bahwa ada Dua Blok yang Saling Bermusuhan Sejak sekitar abad ke-16, di kawasan yang kini jadi Sulawesi Barat berdiri dua kelompok konfederasi kerajaan yang terpisah, baik secara geografis maupun orientasi hidupnya.” Jelas Darmansyah kepada Channelsulbar.Com

” Lanjutnya, Di pesisir muara sungai, tujuh kerajaan berdiri yakni Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang, Tappalang, Mamuju, dan Binuang membentuk persekutuan yang disebut Pitu Ba’bana Binanga (“tujuh muara sungai”). Kerajaan-kerajaan ini berorientasi maritim dan dagang, dengan hubungan kekerabatan dan politik yang erat dengan Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan.

Di pedalaman, di sekitar hulu-hulu sungai pegunungan, tujuh kerajaan lain yakni Rantebulahan, Aralle, Tabulahan, Mambi, Matangnga, Tabang, dan Bambang membentuk Pitu Ulunna Salu (“tujuh hulu sungai”). Secara etnis kelompok ini lebih dekat ke rumpun Toraja, dan dalam sejumlah catatan disebut dengan nama Kondo Sapata’. Penelitian akademik mengonfirmasi bahwa dari 14 negara anggota konfederasi Mandar, separuhnya adalah kerajaan Islam di dataran rendah pesisir, sementara separuhnya lagi adalah masyarakat tingkat desa di dataran tinggi pegunungan yang masih mempertahankan tradisi animisme seperti perburuan kepala.” Urainya.

Selama sekitar satu abad, kedua blok ini saling berkonflik. Bukan sekadar friksi kecil. Ini pertikaian yang menurut para peneliti sejarah lokal disadari kedua pihak sebagai jalan menuju kehancuran bersama kalau terus dibiarkan.

Maka di lakukan Perjanjian yang Melahirkan Sebuah Bangsa Kecil.

Menurut Darmansyah, Titik baliknya datang lewat sebuah pertemuan yang dipelopori Tomepayung, raja kedua Kerajaan Balanipa dari pihak Pitu Ba’bana Binanga, dengan Tomampu, raja Kerajaan Rantebulahan yang mewakili Pitu Ulunna Salu. Hasilnya dikenal sebagai Perjanjian Luyo, atau dalam sebutan lokal Allamungan Batu di Luyo, “penanaman batu di Luyo,” sebuah situs perjanjian fisik yang jejaknya masih bisa ditelusuri hingga sekarang dan terletak di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar.

Isi kesepakatannya sederhana tapi berani untuk zamannya. Kedua belah pihak sepakat membentuk konfederasi bersama, tapi dengan syarat setiap kerajaan anggota tetap berdaulat penuh atas urusan dalam negerinya masing-masing. Prinsip yang mereka pegang diringkas dalam sebuah ungkapan yang sering dikutip sampai sekarang: To di ba’bana binanga namemmata di mangngiwang, di pitu ulunna salu namemmata di saha. Artinya, bila ada musuh yang datang dari arah pesisir pantai, maka Pitu Ba’bana Binanga bertugas menangkalnya; sebaliknya bila ada musuh yang datang dari pegunungan, maka Pitu Ulunna Salu yang akan menangkalnya.

Ada pula filosofi persaudaraan yang dipegang erat: ” sisara pai mata malotong anna mata maputeh mane sisarai’i pitu ulunna salu anna pitu ba’bana binanga”. Maknanya, hanya dengan berpisahnya bola mata yang berwarna putih dengan bola mata yang berwarna hitam, barulah bisa berpisah Pitu Ulunna Salu dengan Pitu Ba’bana Binanga. Konfederasi ini juga diibaratkan bagaikan sebuah pupil mata yang terpadu warna hitam dan putih, paduan yang memfungsikan mata.

Selain itu, Total ada 14 kerajaan yang tergabung dalam konfederasi gabungan ini. Beberapa catatan menyebut ada tambahan tiga kerajaan “netral” yang tidak masuk kedua blok, sehingga totalnya 17. Dari titik inilah, menurut sejumlah sumber sejarah lokal, nama “Mandar” mulai dipakai sebagai identitas politik bersama, bukan nama satu suku yang sudah ada sejak awal, melainkan nama untuk persekutuan gabungan yang baru saja terbentuk. Perjanjian ini kemudian dikenal dengan istilah Sipamandar yang berarti saling kuat menguatkan, suatu perjanjian yang mirip dengan pakta pertahanan di era modern saat ini.

Penelitian akademik mengonfirmasi bahwa konfederasi ini dibentuk sebagai respons terhadap tantangan dari luar. Pada abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17, Makassar dan Bugis di pesisir Sulawesi Selatan serta VOC Belanda mulai bersaing keras untuk hegemoni perdagangan internasional. Untuk melindungi diri dari ekspansi pihak luar, masyarakat Mandar membentuk konfederasi ini. Yang menarik, prinsip non-intervensi dalam urusan internal masing-masing wilayah dan aturan otonom terus dijunjung secara konsisten, sebagaimana terlihat dari analisis perjanjian-perjanjian konfederasi.

Nama yang Berarti “Kuat,” Bukan Nama Leluhur

Ada perdebatan soal asal-usul kata “Mandar” itu sendiri, dan perdebatan ini justru memperkuat argumen di atas. Setidaknya ada beberapa penjelasan linguistik yang beredar.

Selain itu,Mandar berasal dari manda, kata yang masih dipakai di wilayah Pitu Ulunna Salu, yang berarti “kuat”. Kalau penjelasan ini benar, nama Mandar secara harfiah merujuk pada kekuatan gabungan hasil persekutuan itu sendiri, bukan pada satu identitas leluhur tunggal. Sejalan dengan itu, sejarawan Darwis Hamzah mengaitkan kata Mandar dengan bahasa Ulu Sahuq Mandar yang sama dengan Makassaq atau Masseq yang berarti kuat.

Penjelasan kedua menyebut nama itu berasal dari nama sebuah sungai kecil di kawasan Tinambung, yang airnya dipercaya masyarakat lama punya khasiat pengobatan. Ada pula yang menyebut kata Mandar berasal dari Sipamandar yang artinya saling melengkapi.

Yang menarik, sejumlah literatur menyebutkan bahwa kata “Mandar” telah ada jauh sebelum persekutuan tersebut terjadi. Data ini terlihat dari peta-peta Eropa tahun 1534 hingga 1540 yang memuat kata “Mandar” pada catatan pendaratan pertama pedagang Portugis di Pulau Sulawesi pada tahun 1530. Ini menunjukkan bahwa nama Mandar sudah dikenal sebelum konfederasi berdiri, yang justru memperkuat tesis bahwa nama itu kemudian diadopsi sebagai identitas politik bersama, bukan diciptakan dari nol.

Dari sudut pandang bahasa Hindu, ada pula yang menelusuri asal kata Mandar dari dua kata man dan dhar yang jika disatukan membentuk kata dharman yang berarti “memiliki penduduk”. Penjelasan ini menunjukkan bahwa nama Mandar kemungkinan besar telah mengalami lapisan pengaruh budaya yang beragam sebelum akhirnya dilekatkan pada identitas persekutuan.

Apa pun teori yang benar, semuanya menunjuk pada satu hal yang sama: nama “Mandar” tampaknya lebih muda dan lebih situasional daripada kesan “suku purba” yang melekat padanya sekarang. Ia nama yang dilekatkan pada sebuah proyek politik persekutuan hasil perdamaian, bukan nama yang diwariskan dari satu leluhur bersama sejak awal mula.

Warisan yang Masih Hidup

Situs Allamungan Batu di Luyo hingga kini masih dihormati dan dilestarikan. Pada Agustus 2025, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menggelar Expo Assitalliang di Kecamatan Luyo, sebuah kegiatan yang dirancang untuk semakin mengenalkan dan menghargai sejarah daerah. Wakil Bupati Polewali Mandar, Andi Nursami, dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini membuktikan Kabupaten Polewali Mandar menyimpan situs sejarah penting yang patut dibanggakan dan dilestarikan.

Pada 2022, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mengajak raja-raja di wilayahnya untuk bersatu padu memperkokoh persatuan warga, sebuah seruan yang secara simbolik merujuk kembali pada semangat Perjanjian Luyo. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga pernah menggagas pertemuan tokoh adat dari tujuh kerajaan hulu dan tujuh kerajaan muara, dengan catatan bahwa sejarah Pitu Ulunna Salu dan Pitu Ba’bana Binanga selama ini tidak pernah diulas dan diungkapkan ke permukaan secara memadai.

Yang paling signifikan,wilayah konfederasi Mandar inilah yang kemudian dijadikan dasar batas Provinsi Sulawesi Barat ketika provinsi ini dibentuk pada tahun 2004. Dengan kata lain, provinsi yang ada hari ini secara langsung mewarisi garis-garis imajiner yang ditarik oleh sebuah perjanjian damai berusia lebih dari empat abad.

Kata Darmasyah, Kenapa Ini Penting

Pola ini sebenarnya bukan cuma soal Mandar. Ia mengingatkan pada bagaimana banyak identitas kolektif, suku, bangsa, bahkan negara modern, sering dibayangkan sebagai sesuatu yang alami dan purba, padahal pada dasarnya adalah hasil konstruksi politik: kesepakatan, kompromi, dan perdamaian yang dinegosiasikan pada satu titik waktu tertentu oleh orang-orang yang sadar betul mereka sedang membangun sesuatu yang baru, bukan sekadar melanjutkan sesuatu yang sudah ada.

Ini menyambung pola yang sudah muncul dua kali di seri ini. Situs Kalumpang (Artikel I) menunjukkan bahwa jalur migrasi paling awal ke Sulawesi Barat sendiri sudah merupakan hasil percampuran gelombang manusia dari luar, bukan penduduk asli yang tumbuh sendiri di tempat. Perahu sandeq (Artikel II) menunjukkan keunggulan teknologi yang dibanggakan sebagai “warisan murni” ternyata lahir dari akulturasi dengan pengaruh asing. Dan sekarang, identitas “orang Mandar” itu sendiri yang terasa begitu mengakar dan alami ternyata adalah produk sebuah meja perundingan, bukan sesuatu yang “sudah dari sananya begitu.”

Kalau ada benang merah yang menyatukan sejarah awal Sulawesi Barat, barangkali justru ini: apa yang kita anggap sebagai “keaslian” hampir selalu, kalau ditelusuri cukup jauh ke belakang, ternyata adalah hasil dari pertemuan, konflik, dan kompromi, bukan sesuatu yang berdiri sendiri sejak awal waktu.***