Satgas itu sebagai langkah mengantisipasi tingginya gelombang aksi unjuk rasa di daerah tersebut.
MAKASSAR,-Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan pembentukan satgas dilakukan setelah Sulsel tercatat sebagai salah satu wilayah dengan angka demonstrasi cukup tinggi di Indonesia.
“Bukan hanya Luwu Raya, tapi se-Sulsel. Kita melihat angka demonstrasi di Sulsel termasuk tinggi, dan itu tidak bagus untuk investasi. Makanya kita akan buat satgas penanganan dan pencegahan dini,” ujar Andi Sudirman usai Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (9/2/2026).
Satgas itu nantinya berfungsi sebagai jalur komunikasi resmi antara pemerintah dan massa aksi.
Selain itu, tim ini juga akan bertugas memetakan aspirasi masyarakat serta menindaklanjuti tuntutan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.
Menurut Andi Sudirman, stabilitas daerah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor.
Tingginya frekuensi demonstrasi dikhawatirkan dapat menghambat masuknya investasi ke Sulsel.
“Paling tidak rasionya mau kita turunkan. Jangan sampai kita jadi salah satu daerah tertinggi (angka unjuk rasa), itu tidak bagus untuk investasi,” katanya.
Ia menegaskan, pembentukan satgas bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan memastikan aspirasi masyarakat tetap tersalurkan tanpa memicu kerusuhan.
Dalam beberapa waktu terakhir, Sulsel memang diwarnai sejumlah aksi unjuk rasa yang berujung ricuh.
Pada 2025 lalu, Kantor DPRD Sulsel dan DPRD Makassar hangus terbakar setelah diserang massa demonstran.
Memasuki awal 2026, gelombang aksi kembali memanas di wilayah Luwu Raya.
Demonstrasi yang menuntut pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah terus berlanjut di Kabupaten Luwu.
Puluhan demonstran sempat memadati Desa Batu Lappa, Kecamatan Larompong Selatan, tepat di gapura perbatasan Kabupaten Luwu dan Wajo, sekitar 36 kilometer dari Kantor Bupati Luwu di Belopa. (*)
Penulis: Faqih Imtiyaaz
Editor: Wid
