Olehnya itu, Forum Strategis Pembangunan Sosial (FORES) Wilayah Sulawesi Barat meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat dan Tim TPAD Provinsi Sulawesi Barat agar mengkaji kembali anggaran yang diusulkan dengan pertimbangan azas efesiensi dan Azas manfaat yang mana saat ini Provinsi Sulawesi Barat masih dihadapkan kasus Stunting yang masih sangat tinggi.
“KPU Provinsi Sulawesi Barat jangan terlalu banyak kegiatan rapat-rapat yang sifatnya hanya formalitas belaka dan diminta pula untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas apalagi di jaman teknologi informasi yang semakin canggih saat ini, rapat tidak mesti dilakukan tatap muka langsung secara fisik tapi bisa dilakukan melalui daring begitupun perdis yang sifatnya koordinasi ke KPU Kabupaten.” Ungkap Korwil FORES Sulbar.
Menurut Syamsuriadi, “KPU Provinsi Sulawesi Barat punya sejarah kelam 2 (dua) kasus korupsi yaitu Pengadaan logistik dan kampanye di media yang sampai sekarang belum selesai, ditambah lagi 3 (tiga) orang yang menyandang gelar tersangka masih aktif bekerja di Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat, tentunya pengalaman pahit ini harus dijadikan pelajaran yang berharga agar tidak kembali terulang di Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.” Terangnya.
Rincian item pembiayaan sebagai berikut : 1. Operasional sebesar Rp. 10.060.792.875,- 2. Pengadaan Logistik Rp. 6.150.529.125,- 3. Honor Kelompok Kerja (Pokja) Rp. 1.198.920.000,- 4. Sosialisasi Rp. 5.121.647.000,- 5. Kampanye Rp. 15.171.977.000,- 6. Perjalanan Dinas ke luar Provinsi Rp. 4.323.480.000,- 7. Perjalanan Dinas ke Kabupaten Rp. 1.495.305.000,- 8. Rapat Kerja (Raker), Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimtek Rp. 28.556.421.000,-
