MATENG,Channelsulbar.Com-Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat mengikuti tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2026.
Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda naibiullah muhammad sallalahu wa’alaihi wasallam.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang bahwa APBD bukan sekedar dokumen angka-angka keuangan daerah. APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menerjemahkan visi pembangunan, menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi kesenjangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketua Fraksi PKB,Muh.Rizal.SP membacakan pandangan umum dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 harus diarahkan bukan hanya untuk menyesuaikan struktur pendapatan dan belanja, tetapi memastikan setiap tambahan anggaran benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.” Ucapnya
Selasa 15 September 2026.
“Menurutnya, Berdasarkan dokumen Rancangan APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah meningkat sebesar
Rp 54,576 miliar, dari Rp529,821 miliar menjadi Rp584,398 miliar. Kenaikan tersebut terutama berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp48,360 miliar, sedangkan PAD hanya meningkat sebesar Rp1,462 miliar. PAD berubah dari Rp68,809 miliar menjadi Rp 70,271 miliar.
Lanjutnya dia, Fraksi PKB memberikan apresiasi terhadap peningkatan pendapatan daerah tersebut. Namun pada saat yang sama, kami memberikan catatan penting.
Pertama, struktur pendapatan daerah masih menunjukkan ketergantungan yang sangat besar terhadap dana transfer. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah.
Selain itu, Fraksi PKB mencermati bahwa pajak daerah justru mengalami penurunan Rp821,705 juta, dari Rp26,290 miliar menjadi Rp25,469 miliar. Sementara retribusi daerah meningkat Rp2,284 miliar.
Pertanyaan kami adalah:
Apa penyebab turunnya target pajak daerah?.Fraksi PKB meminta agar peningkatan PAD tidak berhenti pada penetapan target, tetapi disertai strategi konkret, digitalisasi pemungutan, pemutakhiran database wajib pajak, pengawasan lapangan, serta evaluasi terhadap seluruh sumber PAD.” Ujar Ketua
Praksi PKB.
Fraksi PKB mencermati kenaikan belanja daerah yang cukup signifikan.
Belanja daerah meningkat dari Rp535,821 miliar menjadi Rp616,807 miliar, atau bertambah sekitar Rp80,986 miliar. Belanja operasi bertambah Rp33,127 miliar, belanja modal bertambah Rp37,322 miliar, belanja tidak terduga bertambah Rp5,7 miliar, dan belanja transfer bertambah Rp4,836 miliar.
Fraksi PKB melihat peningkatan belanja modal sebagai sesuatu yang positif apabila diarahkan kepada kebutuhan dasar masyarakat.
Namun kami meminta Pemerintah Daerah memberikan penjelasan secara rinci mengenai efektivitas setiap tambahan belanja tersebut. Jangan sampai APBD Perubahan menjadi sekedar ruang untuk menambah kegiatan dan anggaran tanpa kepastian bahwa kegiatan tersebut mampu diselesaikan pada sisa waktu tahun anggaran 2026.
Fraksi PKB memberikan perhatian khusus terhadap kenaikan belanja barang dan jasa yang mencapai Rp41,616 miliar,dari
Rp 142,689 miliar menjadi Rp184,305 miliar.
Kenaikan ini harus dijelaskan secara terbuka berdasarkan program, kegiatan, subkegiatan, output, serta urgensinya.
Fraksi PKB meminta agar belanja barang dan jasa tidak didominasi oleh belanja administratif yang manfaatnya kurang dirasakan masyarakat.
Setiap tambahan anggaran harus memiliki indikator keluaran yang jelas, target penerima manfaat, jadwal pelaksanaan, dasar kebutuhan, serta ukuran keberhasilan yang dapat dievaluasi DPRD.
Belanja modal meningkat lebih dari dua kali lipat, dari Rp36,544 miliar menjadi Rp73,867 miliar. Peningkatan terbesar terdapat pada belanja modal peralatan dan mesin yang bertambah sekitar Rp29,252 miliar.
Fraksi PKB pada prinsipnya mendukung peningkatan belanja modal yang produktif. Namun kami meminta Pemerintah Daerah memastikan aset yang dibeli benar-benar dibutuhkan, tidak terjadi pengadaan barang yang tumpang tindih, barang yang dibeli dapat segera dimanfaatkan, terdapat perencanaan pemeliharaan, dan setiap pengadaan memberikan manfaat langsung terhadap pelayanan masyarakat.
Fraksi PKB memberi perhatian khusus kepada sektor infrastruktur karena kondisi jalan, jembatan, drainase, irigasi, air bersih, dan infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan masyarakat.
Dalam dokumen, anggaran urusan pekerjaan umum dan penataan ruang meningkat dari sekitar Rp27,290 miliar menjadi Rp44,498 miliar, atau bertambah sekitar Rp17,207 miliar.
Dokumen juga memuat kegiatan survei kondisi jalan/jembatan sepanjang 442,18 km, pemeliharaan rutin jalan 10 km, rehabilitasi jalan 2,5 km, serta pemeliharaan berkala jalan 0,2 km.
Fraksi PKB juga menekankan bahwa pembangunan jalan jangan sampai mengalahkan kebutuhan dasar lain seperti air bersih apabila berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan masyarakat air bersih justru lebih mendesak.” Ujarnya
Di Bidang, pendidikan meningkat dari sekitar Rp182,594 miliar menjadi Rp188,566 miliar, bertambah sekitar Rp5,972 miliar.
Fraksi PKB mengapresiasi perhatian terhadap sektor pendidikan. Namun yang harus diperhatikan bukan hanya besarnya anggaran, melainkan hasil yang dicapai. Kami meminta jangan sampai belanja pendidikan besar secara nominal, tetapi masalah sekolah rusak, kekurangan guru, fasilitas pembelajaran, dan akses pendidikan masih terjadi.
Sementara bidang kesehatan meningkat dari Rp105,981 miliar menjadi Rp125,154 miliar, atau bertambah sekitar Rp19,174 miliar. Anggaran Dinas Kesehatan sendiri meningkat sekitar Rp5,391 miliar, sedangkan RSUD meningkat sekitar Rp4,861 miliar.
Fraksi PKB memandang peningkatan anggaran kesehatan harus benar-benar memperkuat pelayanan dasar.
Apa target peningkatan pelayanan RSUD setelah tambahan anggaran?
Jangan sampai tambahan anggaran kesehatan hanya menambah belanja operasional, tetapi tidak meningkatkan kualitas pelayanan dan akses masyarakat.
Fraksi PKB memberikan perhatian serius terhadap peningkatan Belanja Tidak Terduga dari Rp1,5 miliar menjadi Rp7,2 miliar, atau bertambah Rp5,7 miliar.
Kami meminta penjelasan yang tegas mengenai dasar peningkatan tersebut.
Apa risiko atau keadaan yang diproyeksikan sehingga kebutuhan Belanja Tidak Terduga meningkat sebesar Rp5,7 miliar.
Fraksi PKB meminta penggunaan BTT dilakukan secara sangat hati-hati, tepat sasaran, transparan, dan hanya untuk kebutuhan yang memenuhi ketentuan.” Tegas Rizal
Rizal menyebut bahwa defisit APBD meningkat dari Rp6 miliar menjadi Rp32,409 miliar.
Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang berasal dari SILPA tahun sebelumnya, yang meningkat dari Rp6 miliar menjadi Rp32,409 miliar.
Ini merupakan salah satu hal paling penting yang harus mendapat penjelasan Pemerintah Daerah.
Fraksi PKB, meminta penjelasan Mengapa SILPA dapat meningkat sedemikian besar?
Apakah disebabkan oleh kegiatan yang tidak terlaksana atau faktor lainnya?
SILPA tidak boleh hanya dipandang sebagai sumber dana tambahan. DPRD harus mengetahui akar penyebab terbentuknya SILPA tersebut agar persoalan perencanaan dan pelaksanaan anggaran tidak berulang.
Dengan catatan Terhadap Sekertarit DPRD
Dalam dokumen, anggaran Sekretariat DPRD meningkat dari sekitar Rp16,632 miliar menjadi Rp18,107 miliar, atau bertambah sekitar Rp1,474 miliar.
Fraksi PKB meminta agar tambahan anggaran Sekretariat DPRD benar-benar diarahkan untuk mendukung optimalisasi tiga fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan.
Jangan sampai peningkatan anggaran sekretariat lebih banyak bersifat administratif dari pada memperkuat kerja kelembagaan DPRD.
Kesimpulan dan Sikap Fraksi PKB
Berdasarkan seluruh catatan tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpandangan bahwa Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2026 secara umum telah menunjukkan adanya upaya Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap dinamika pendapatan dan kebutuhan belanja daerah.
Fraksi PKB menghendaki agar APBD Perubahan 2026 diarahkan kepada tiga prinsip utama:
Pertama, memperkuat pelayanan dasar.
Kedua, memperkuat ekonomi masyarakat dan desa.
Ketiga, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas keuangan daerah.
Akhirnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menerima dan menyetujui rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2026 untuk dibahas pada tingkat pembahasan selanjutnya . Demikian pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Semoga pembahasan ini menghasilkan APBD Perubahan yang benar-benar berpihak kepada rakyat, memperkuat pembangunan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
” Turut Hadir,Pimpinan DPRD Mamuju Tengah, Bapak Bupati Mamuju Tengah
Anggota DPRD,Asisten Dan Staf Ahli Bupati Mamuju Tengah,Kepala Opd Lingkup Pemkab Mamuju Tengah,Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Insan Pers.****
